Pemakzulan SBY, Reformasi Jilid 2.......

Pemakzulan SBY, Reformasi Jilid 2

Menyusul tudingan SBY melakukan kebohongan pubik, pertemuan SBY-Tokoh Lintas Agama digelar di Istana tadi malam (17/1). Pertemuan berlangsung tertutup.

Pertemuan antara Presiden RI dan sembilan tokoh agama, Senin malam, seharusnya tak perlu diadakan. Undangan pertemuan yang digagas Presiden SBY kepada para Tokoh Agama dilayangkan setelah lontaran kritik keras yang disampaikan pekan lalu. Pemerintah dinilai berbohong. Sebenarnya, pemerintah hanya perlu mengevaluasi diri dan menindaklanjuti kritikan yang disampaikan. Pertemuan malam tadi menunjukkan bahwa Presiden sebagai pemimpin pemerintahan terganggu dengan stigma ‘bohong’ yang disampaikan para tokoh agama tersebut.

Pertemuan antara pemerintah dan para tokoh agama seharusnya bisa digelar secara rutin jika ingin menjalin komunikasi yang baik dengan akar rumput. Oleh karena itu, pertemuan nanti malam harus menjadi wujud silaturahmi antara rakyat dan pemerintah untuk mencari solusi.

Bila pertemuan ini sekedar klairifikasi dalam rangka pencitraan semata, pemerintah seharusnya tak meributkan penggunaan kata ‘bohong’. Pemerintah diimbau untuk mencermati substansi kritik yang disampaikan para tokoh agama. Daripada mempertentangkan kata ‘bohong’, lebih baik fokus memberikan solusi mengatasi soal hukum, HAM, keamanan, ekonomi, pendidikan, sembako dan lain-lain.

Namun, kita perlu mengapresiasi langkah positif Presiden SBY yang mengundang para tokoh agama untuk berdialog malam tadi. Kita berharap, pertemuan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada terpecahkannya berbagai permasalahan bangsa. Tidak saja hanya berakhir dengan 12 Instruksi Presiden SBY.

Kritik keras tokoh agama itu tak berlandaskan kebencian, tetapi lebih karena cintanya kepada negara dan bangsa ini.

Pernyataan 100 Tokoh

Seratus tokoh politik dan lembaga swadaya masyarakat mencanangkan tahun 2011 sebagai Tahun Kebenaran. Deklarasi ini digelar dalam acara bertajuk Pertemuan Meja Bundar di Gedung Juang, Menteng, Jakarta.

Pertemuan 100 Tokoh Pergerakan pimpinan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Kelompok ini bahkan terang-terangan menyatakan menginginkan pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai pertemuan 100 Tokoh muncul antara lain karena faktor sakit hati dan ketidakpuasan dari partai-partai yang kalah pada Pemilu 2009. “Koalisi ternyata tidak bisa jadi jaminan karena ada anggota partai koalisi yang ikut dalam gerakan 100 Tokoh itu,” katanya (kompas.com).

Namun bola sudah bergulir, polemik merebak. Pertemuan lebih dari 100 tokoh pergerakan itu untuk menyikapi kebohongan pemerintah, kita berharap pihak-pihak dalam pertemuan itu, jangan terlalu beretorika. Selanjutnya pemerintah harus lebih sigap terhadap tekanan politik ini dengan memberikan bukti bukan janji.

Pemakzulan Presiden SBY

Angin kecang bertajuk ‘pemakzulan’ semakin gemuruh menuju istana. ketukan palu MK telah membuat hak menyatakan pendapat menjadi lebih mudah digolkan oleh DPR. Bila sebelumnya diperlukan kehadiran minimal 3/4 anggota DPR untuk mengesahkan hak menyatakan pendapat, kini hanya diperlukan 2/3 dari keseluruhan anggota. Dengan kata lain, cukup mayoritas sederhana untuk mengefektifkan hak tertinggi yang dimiliki DPR itu.

Analisis menggunakan “kalkulator poltik”:

Hak mengajukan pendapat cukup 2/3 dan pengambilan keputusan dari 2/3 yang hadir. Artinya 2/3 dari 2/3 = 4/9 artinya lebih kecil dari mayoritas sederhana. Tekanan pemakzulan menjadi ‘lebih terbuka’.

Lantas, apakah hak menyatakan pendapat yang lebih mudah digunakan, akan menggiring DPR menekan pemerintah lebih keras guna menyelesaikan kasus Century? Belum tentu. Itu tergantung partai-partai yang ada di DPR, apakah mereka berkehendak atau tidak.

Seperti yang saya tulis dalam postingan sebelumnya, DPR menjadi lebih angkuh. Segala tindakannya sulit dibendung oleh pemerintah. Bila “Orang-orang” pemerintah di DPR kurang lihai dalam memainkan drama di panggung DPR, sangat mungkin pemakzulan SBY akan lolos. Fraksi Partai Demokrat kurang mampu melakukan pendekatan kepada anggota dari fraksi Partai seniornya. Akibatnya, mereka tidak mampu menjalankan peran sebagai “benteng” pemerintah.

Reformasi Jilid 2?

Reformasi jilid 2 yang dimaksud adalah ‘revolusi’ pemerintahan seperti gejolak politik 1998 pasca lengser keprabon-nya Presiden Soeharto. Berbicara masalah reformasi jilid 2, ada dua hal yang mungkin terjadi.

Pertama, reformasi jilid 2 dilakukan oleh presiden SBY. Hal ini sama ketika tahun 1998, ketika presiden soeharto menginginkan dirinya memimpin reformasi. Sayangnya proses ini gagal karena legitimasi Presiden Soeharto telah hilang. Kini Presiden SBY masih legitimate. Kiranya masih ada waktu untuk mempimpin reformasi jilid 2.

Tindakan SBY bisa dimulai dengan merombak kabinet. Menteri-menteri yang memiliki rapor merah segera diganti. Selanjutnya adalah menuntaskan kasus-kasus besar, seperti Bank Century, Gayus dan tudingan kebohonan publik yang lebih spesifik dalam mengancam legitimasi pemerintahan SBY.

Kedua, reformasi jilid 2 dilakukan oleh “pengganti SBY’. Kondisi ini tentu mengguncang stabilitas nasional. Kalkulasi politik dan ekonomi yang menghasilkan tingkat kerugian paling kecil adalah mengulang sejarah reformasi jilid 1, yakni menyerahkan kekuasaan kepada Boediono. Tingkat resistensi politik terhadap Boediono relatif kecil.

Sang “Joko Piningit” yang bernama Boediono lebih mungkin dalam menyelesaikan permasalahan legitimasi pemerintahan bila situasi politik Indonesia gonjang-ganjing. “Suksesi abnormal” kepemimpinan nasional yang berulang kali tercatat dalam sejarah Indonesia, hendaknya tidak terulang. Suksesi kepemimpinan Presiden Soekarno-Soeharto, Soeharto-Habibie jangan sampai terulang kembali. Kita tidak ingin terjadi “suksesi abnormal” SBY-Boediono.

Masih ada waktu bagi SBY…

Salam

**** Penulis aktif di Dumala Pustaka ****